Tekan Golput, KPU Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5 Persen

image-gnews
Ilustrasi Golput. REUTERS
Ilustrasi Golput. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2019 sebesar 77, 5 persen. Komisioner  KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisais bahwa pemilih yang memenuhi syarat datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Saat ini, kata dia, jajaran KPU, khususnya relawan demokrasi, telah melakukan sosialisasi yang masif agar pemilih datang ke TPS. "Memilih pemimpin yang baik, kemudian pentingnya memilih seperti apa, kita sampaikan kepada mereka (pemilih)," ujar Ilham di Kantor KPU, Rabu, 20 Maret 2019.

Baca: Warga Minim Informasi, LSI Denny JA Prediksi Golput Meningkat

Model sosialiasi, kata Ilham, juga dengan menyampaikan ke pemilih untuk membawa formulir C6 ke TPS. Informasi mengenai surat suara sah dan tidak sah juga penting diberitahukan. "Itu penting diketahui masyarakat," ucapnya.

Menurut dia konsep lainnya yakni sosialisasi dengan film. Selain itu juga tatap muka langsung dengan pemilih. "Ini dilakukan relawan demokrasi juga, mereka datang ke kantong-kantong suara masyarajat." Relawan demokrasi, kata Ilham, sudah ada basisnya di setiap kabupaten dan kota. "Mereka bekerja terkait sosialisaai tentang kepemiluan," ucap dia.

Ilham  meminta peserta pemilu untuk aktif menekan jumlah golput yang tinggi. Sebetulnya yang diuntungkan jika partisipasi meningkat adalah peserta pemilu. "Tentu saja peserta pemilu harus melakukan kampanye yang baik, mengajak masyarakat ke TPS, bukan kemudian lakukan kampanye yang negatif. Karena kampanye negatif mungkin saja jadi penyebab golput tadi," kata Ilham.

Kampanye dalam bentuk rapat umum, ujar Ilham, diharapkan bisa menekan jumlah golput yang diprediksi tinggi. Rapat umum sebagaimana diatur di undang-undang dibuat untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon dan partai politik untuk melakukan kampanye agar kemudian bisa memilih mereka.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman, memprediksi angka golput akan meningkat di pemilihan presiden 2019. Prediksi itu berdasarkan hasil sigi LSI yang menunjukkan kurang lebih sebulan menjelang pemilihan presiden 2019, pemilih yang tahu pelaksanaan pilpres akan dilaksanakan pada bulan April 2019 hanya sebesar 65,2 persen.

Simak: Slank Bicara Golput di Pemilu: Seksi atau Cemen?

Ikrama mengatakan minimnya pengetahuan masyarakat akan informasi waktu pelaksanaan pencoblosan sangat mempengaruhi besar-kecilnya  golput. Berdasar riset LSI, mereka yang tahu bahwa pilpres akan dilaksanakan 17 April 2019 sebesar 75,8 persen bisa menjawab dengan benar.

"Artinya jika ditotal secara populasi, hanya 49,4 persen dari pemilih Indonesia yang terinformasi dan menjawab dengan benar bahwa pelaksanaan pilpres dan pileg dilangsungkan pada tanggal 17 April 2019," ujar Ikrama di kantornya, Jalan Pemuda, Jakarta Timur pada Selasa, 19 Maret 2019.

IRSYAN HASYIM

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

8 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

11 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.